Yunahar Ilyas memaparkan bahwa Ulil Amri tidak perlu menjadi pengalihan isu dalam perbedaan penetapan 1 Ramadhan dan 1 Syawal ini. “Urusan khilafiyah atau urusan perbedaan metode keyakinan dalam ibadah dan urusan penentuan 1 Ramadhan dan 1 syawal bukan wewenangnya pemerintah, pemerintah itu memang bagian dari ulil amri, tapi ulil amri itu tidak hanya pemerintah saja. Ulil Amri itu Umara’ (penguasa), ulama-ulama, dan Ruasa' (pemimpin), pemimpin itu bisa pemimpin ormas Islam, Ketua RT, Pimpinan Redaksi pun bagian dari Ulil Amri, namun dalam urusan kemasyarakatan ketika ulil amri semua itu sepakat itu disebut Ijtimaknya. Maka sejak dulu Muhammadiyah mengusulkan kepada pemerintah supaya mengurusi di luar aspek keagamaan. Misalnya menetapkan libur syawal berapa hari, masuk kerja dalam bulan ramadhan berapa jam,” papar Guru Besar FAI Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ini.
Yunahar menambahkan bahwa di negara timur tengah Ulil Amri disebut Mufti yang dipilih dengan kriteria keulamaan, Mufti mewakili para ulama bukan menteri Agama seperti di Indonesia. “Indonesia, jabatanatau posisi Menteri Agama merupakan jabatan politik bukan jabatan keagamaan, bukan dipilih berdasarkan kriteria ulama, namun hak preogratif Presiden dalam memilih menteri” ujarnya.
Menurut Yunahar, bahwa pemerintah seharusnya menjadi wasit untuk menjadi penengah dalam masalah ini, namun kenyataannya posisi pemerintah menjadi pemain sendiri, menjadi wasit sendiri dan membuat aturan sendiri, sehingga terjadi ketidakprofesionalan atau fairplay.
PP Muhammadiyah menghimbau kepada warga Muhammadiyah, agar perbedaan ini tidak perlu dipersoalkan lagi karena rutin tiap tahun selalu terjadi, “laksanakanlah ibadah puasa Ramadhan sesuai keputusan PP Muhammadiyah, janganlah merendahkan, menafikan, atau melecehkan orang yang belum berpuasa besok (9/7), hormatilah mereka, dan tidak perlu gelisah kalau ada yang mempersoalkan mengapa kita puasa lebih awal,” tutupnya. (dzar)
